Kakanwil Kemenkumham Jateng Setujui Penambahan Kebutuhan Barang Optimalisasi GRBB Tahun 2022 Realisasi Tahun 2023

    Kakanwil Kemenkumham Jateng Setujui Penambahan Kebutuhan Barang Optimalisasi GRBB Tahun 2022 Realisasi Tahun 2023

    SEMARANG - Perjanjian kerja sama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. (PT. SBI) mengenai pemanfaatan tanah Kemenkumham di Pulau Nusakambangan saat ini memasuki tahun ke-23.

    Terbaru, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Tejo Harwanto memberikan persetujuan Permohoan Penambahan Kebutuhan Barang Optimalisasi Ganti Rugi Bentuk Barang (GRBB) Tahun 2022 Realisasi Tahun 2023 dari PT. SBI kepada Lapas Kelas IIA Pasir Putih, Senin (08/01).

    Persetujuan itu tertuang dalam dokumen Pra Desain Bangunan Tambahan Turap Saluran Depan pada Lapas Pasir Putih yang ia tandatangani di ruang kerjanya. Tampak mendampingi Kakanwil, Kepala Divisi Administrasi Hajrianor dan Kepala Bagian Umum Anton Tri Oktabiono.

    Tejo mengungkapkan GRBB yang dilakukan antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan PT. Solusi Bangun Indonesia (PT. SBI) harus dimanfaatkan secara optimal.

    “Pemanfaatan GRBB harus diperuntukkan dalam bentuk barang yang mempunyai nilai legacy yang terukur, terarah, dan akuntabel, ” ujarnya.

    Ambar Dayuwono selaku Nusakambangan Engagement PT. SBI menyampaikan perihal Permohoan Penambahan Kebutuhan Barang Optimalisasi GRBB Tahun 2022 Realisasi Tahun 2023 juga sudah disetujui oleh Kepala Lapas Kelas IIA Pasir Putih. Nantinya bangunan turap saluran akan dibangun pada bagian depan lapas.

    kumhamsemakinpasti kanwilkemenkumhamjateng
    Dheny Window

    Dheny Window

    Artikel Sebelumnya

    Koordinasi KPU dan Rutan Blora: Optimalkan...

    Artikel Berikutnya

    Langkah Strategis: Membangun Kemitraan Rutan...

    Berita terkait

    Rekomendasi berita

    Nagari TV, TVnya Nagari!
    Mengenal Lebih Dekat Koperasi
    Polri TV: Transparan - Informatif - Terpercaya
    Yakinkan Dapat Berjalan Dengan Lancar Dan Aman, Dandim 1710/Mimika Dampingi Wakapolda Papua  Pantau Langsung Pemungutan Suara Di TPS
    Hidayat Kampai: Nepo Baby, Privilege yang Jadi Tumpuan Kebijakan Publik?